MK Kembalikan Proses Pemilukada Papua ke KPUD

Jakarta, WendaWatory.Wordpress.Com : Mahkamah Konstitusi memutuskan kewenangan penyelenggaraan Pemilukada Provinsi Papua dilakukan oleh KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) Papua. Keputusan tersebut dibacakan Ketua Mahkamah Konstitusi saat berlangsung sidang putusan sengketa kewenangan penyelenggaran pemilukada Papua antara DPR Papua dan KPUD Papua di Mahkamah Konsitusi, Jakarta, Rabu (20/9).

Sengketa kewenangan antara KPUD dan DPR Papua terjadi karena DPRP menyelenggarakan proses Pemilukada mulai dari pendaftaran calon sampai pada verifikasi berdasarkan Perdasus No 16 tahun 2011. Perdasus tersebut dibuat karena diamanatkan dalam UU No21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.

MK menilai kekhususan dalam Perdasus No 16 tahun 2011 yang menyangkut penyelenggaraan Pemilukada di lakukan oelh DPRP tidak termasuk dalam kekhususan yang dimaksudkan dalam UU No 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.

Kekhususan terkait pemeritahan di Papua adalah bahwa calon gubernur dan wakil gubernur Papua harus orang asli Papua dan setelah mendapat pertimbangan dan persetujuan MRP (Majelis Rakyat Papua) sebagai lembaga refsentatif cultural Papua. ‘’Sedangkan penyelenggaraan Pemilukada berlangsung seperti pada pemilukada lainnya di Indonesia,’’ jelas Ketua MK Mahfud MD saat membacakan putusan.

MK juga memutuskan, KPUD diberikan kesempatan 30 hari ke depan setelah pembacaan putusan untuk membuka pendaftaran bagi bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang ingin mendafatar. Bagi bakal calon gubernur dan wakil gubernur Papua yang sudah mendaftar ke DPRP tidak perlu lagi mendaftar ulang ke KPUD dan bisa mengikuti tahapan berikutnya yang ditetapkan KPUD Papua.

Ada tujuh pasang calon yang sudah mendaftar ke Pansus DPRP, Habel Melkias Suwae- Yop Kogoya, MR Kambu – Blasius Pakage, Alex Hesegem – Marthen Kayoi, Lukas Enembe – Klemen Tinal, tiga pasang calon tersebut didukung oleh partai, pasangan Welington Wenda – Weynand Watori, Noak Nawipa- John Wob, John Karubaba – Willy B Magai, tiga pasangan ini melalui jalur independen.

Perdasus No 6 tahun 2011 yang menjadi dasar DPRP menyelenggarakan proses Pemilukada Papua, menurut Mahfud MD hanya berlaku sekali, karena perdasus tersebut dihasilkan dari penafsiran yang keliru tentang kekhususan Papua dalam pemerintahan.*** (Sumber : PasificPost)

Pos ini dipublikasikan di WendaWatory di Media dan tag , , , , , , , , , , , , , , . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s