Bas-John Sementara Tidak Memenuhi Persyaratan

Jayapura, WendaWatory.Wordpress.Com :  Berdasarkan hasil penelitian keabsahaan kepengurusan partai politik (Parpol) dan dukungan Parpol yang dilakukan KPU Provinsi Papua, maka untuk sementara waktu  4 kandidat pasangan Gubernur Provinsi Papua dinyatakan tidak memenuhi persyaratan.  Mereka adalah DR (HC) Barnabas Suebu,SH- DR (HC) Jhon Tabo,MBA (bas-John), pasangan Yan Pieter Yembise-Heemskercke Bonay, Alex Hesegem-Marthen Kayoi, dan Jhon Janes Karubaba-Willy Bradus Magay.

Demikian diungkapkan Ketua KPU Provinsi Papua, Benny Sweny, S.Sos. Ia  mengatakan, sesuai tahapan jadwal dan program KPU Provinsi Papua sebagaimana diatur dalam SK No 33 Tahun 2012, dimana Mahkamah Konstitusi (MK) putuskan bahwa penyelenggaraan Pemilu Gubernur (Pilgub) Papua merupakan kewenangan KPU, maka setelah membuka pendaftaran, yang mana dua pasangan mendaftar, yakni, DR (HC) Barnabas Suebu,SH- DR (HC) Jhon Tabo,MBA, dan pasangan Yan Pieter Yembise-Heemskercke Bonay, kemudian dilanjutkan dengan penelitian berkas. Bas-John dan tiga pasangan kandidat lainnya  umumnya dinyatakan tak lolos persyaratan, karena kepengurusan partai pada kandidat yang satu kembali mendukung kandidat yang lain (dua lisme dukungan).

Contohnya saja, Partai PMB, PIS dan PPDI awalnya sudah memberikan dukungan kepada pasangan MR.Kambu-Adolof Pakage, tapi kembali mendukung Alex Hesegem-Marthen Kayoi. Demikian juga partai PBR, dan PPI yang awalnya mendukung pasangan Alex Hesegem-Marthen Kayoi, tapi kembali mendukung pasangan Barnabas Suebu-Jhon Tabo. Demikian  juga PDS yang awalnya mendukung pasangan Habel Suwae-Yop Kogoya, malah juga mendukung pasangan Barnabas Suebu-Jhon Tabo.

Disamping itu pula, dukungan tidak sah karena surat pencalonan tidak ditandatangani oleh pimpinan partai politik yang sah (ketua dan sekretaris) sebagaimana amanat dari UU No 32 pasal 59 ayat 5 huruf a dan PKPU No.9 Tahun 2012 pasal 65 ayat 1,2 dan ayat 3. Juga adanya kepengurusan partai ganda.

Sementara dukungan perseorangan terhadap kandidat perseorangan tidak memenuhi syarat UU No 12 Tahun 2008, pasal 59 ayat 2a. Hal lainnya, dalam penelitian yang dilakukan, juga ditemukan bahwa dari 14 parpol yang mendukung 2 pasangan, dan dari 14 parpol itu juga diantaranya 5 Parpol yang mendukung tiga kandidat.”Jadi Parpol yang sudah diverifikasi oleh DPRP juga mendukung pasangan yang juga mendaftar di KPU,” tandasnya.

Untuk menindaklanjuti permasalahan itu, pihak telah mendatangi Menteri Hukum dan HAM (Menkum dan HAM) untuk meminta kepengurusan Parpol yang sah, selanjutnya ditindaklanjuti  dengan mendatangi kepengurusan Parpol, bahwa apakah yang mendatangani berkas pencalonan apakah kepengurusan yang sah atau tidak.

Pihaknya juga mendatangi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait dengan bakal calon yang mendaftar dua kali menjadi bakal calon Gubernur atau yang pernah menjadi dua kali Gubernur Provinsi Papua. Selain itu juga melakukan verifikasi faktual terhadap keberadaan kantor-kantor Parpol sekaligus meminta bukti surat dari DPP pengurus Parpol bersangkutan.

Lanjutnya, dalam penelitian itu ditemukan ada kepengurusan ganda, namun pihaknya berpatokan pada kepengurusan yang sah. Tapi kenyataannya juga pihaknya menemukan partai ganda yang sama-sama memiliki kepengurusan yang sah, untuk mengatasi masalah dimaksud (Kepengurusan ganda yang sah) pihaknya mengacu pada Peraturan KPU No. 9 Tahun 2012, yang menyatakan, apabila ada dua kepengurusan Parpol yang sah, maka yang diakui KPU adalah yang terlebih dahulu mendaftar.

“Kesimpulannya bahwa kami telah menemui KPU Pusat untuk konsultasi, termasuk permasalahan yang dialami Barnabas Suebu,SH. Tentunya ini kami sampaikan hasil penelitian ini juga ke Panwaslu. Mengenai Parpol yang sah atau gabungan Parpol yang tidak memenuhi persyaratan 15 persen bisa mencalonkan kandidat yang baru atau mencalonkan kandidat yang lama,” jelasnya.

“Khusus pasangan Bas-Jhon kami sudah minta putusan ke KPU Pusat, namun kami minta Bas-Jhon memperbaiki surat pernyataan model BB3 KWK KPU bahwa surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama dua kali berturut-turut. Jadi kalimat yang ditambah adalah tidak menjabat dua kali berturut-turut,” sambungnya.

Ditambahkannya, untuk perbaikan berkas, pihaknya memberikan batas waktu sejak 27 November 2012 hingga 3 Desember 2012 mendatang.*** (Sumber : Bintang Papua)

Pos ini dipublikasikan di Berita Pilgub Papua dan tag , , , , , , , , , , , , , , . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s